Warga Jambai Makmur Adukan Pekerja Kontrak Tidak Jadi Karyawan, Jawaban Cawabup Sugianto Berikan Harapan

SIAK(CanelNews)-Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak nomor urut 1, Irving Kahar Arifin dan Sugianto yamg diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa secara bersamaan melakukan kampanye dialogis di Longhouse Pondok 3, Kampung Jambai Makmur, Kecamatan Kandis, Selasa (8/9/2024 malam.

Ratusan massa hadir pada kampanye di pelosok Kandis pada pemukiman pondok pekerja perusahaan kelapa sawit tersebut. Dalam kesempatan itu salah satu warga, Iriandi Simatupang memgadukan masalah ketenagakerjaan kepada pasangan calon dengan sebutan ISO tersebut.

“Saya menyampaikan permasalahan warga di sini terkait pekerja dan karyawan. Kita punya legalitas KTP Siak, tapi banyak di sini yang pegawai kontrak dengan waktu tertentu (PKWT), sudah lima tahun tidak bisa juga jadi karyawan,” katanya.

Oleh karena itu dia meminta supaya anak-anak setempat bisa menjadi karyawan PT Ivomas tersebut. Jika ISO bisa mewujudkan itu dia meyakinkan bahwa sebanyak tiga tempat pemungutan suara atau 1.000 lebih suara di sini memilih ISO.

Menjawab permasalahan itu, Cawabup Siak, Sugianto mengatakan banyak perusahaan yang tidak paham Undang-Undang Cipta Kerja secara utuh. Maka dari itu pihaknya akan mendata masing-masing perusahaan dan desa.

“Ini tidak adil soal masyarakat yang ada di perusahaan, nanti PKWT kita data dan rembukkan lalu kita bedah dengan perusahaan supaya PKWT ini jadi karyawan. Kita adu argumentasi sebaik mungkin menjamin legalitas pekerja dari haknya,” sebutnya.

Lebih lanjut dia mengatakan paham dengan masalah ini dari dulu Menteri Tenaga Kerja itu dari dulu berasal dari PKB. Dirinya mengenal menterinya di PKB saya tahu menterinya dan Sugianto mengaku sering menangani maslah ini ketika menjadi Anggota DPRD Riau dia periode.

“Kalau perlu kita minta direktorat jendral kemenaker turun ke Kabupaten Siak, karena dari dulu menterinya dari PKB. Ini juga urusan saya di DPRD Riau menangani hal seperti ini kita minta dirjen turun langsung menangani masalah seperti ini dan sudah banyak yang saya selesaikan,” ungkapnya.

Sementara itu, Irving menyampaikan akan membuat porsi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Siak yang adil. Saat ini APBD Siak 60 persen untuk pegawai dan kegiatan lainnya, sedangkan untuk pembangunan hanya 40 persen.

“Ini sangat tidak bagus untuk pembangunan, yang paling bagus 40 gaji pegawai dan 60 persen untuk pembangunan supaya APBD itu sampai ke masyarakat,” sebutnya.