CanelNews.com, Baghdad – Sebuah gelombang serangan udara gabungan yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Arab Saudi pada Rabu (29/7) telah memicu kemarahan di Irak, setelah sedikitnya 20 anggota Pasukan Mobilisasi Populer (PMF), sebuah aliansi paramiliter yang kini terintegrasi dalam angkatan bersenjata resmi Irak, dilaporkan tewas. Presiden Irak Nizar Amedi segera mengeluarkan kecaman keras, menyebut tindakan tersebut sebagai pelanggaran mencolok terhadap kedaulatan negaranya dan hukum internasional.
Dalam pernyataan resmi yang dirilis tak lama setelah insiden mematikan itu, Presiden Amedi menegaskan bahwa serangan tersebut "sama sekali tidak dapat diterima." Ia secara gamblang menyatakan bahwa tindakan militer tersebut merupakan "pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan Irak," yang secara langsung menargetkan "lembaga keamanan resminya," sebuah tindakan yang, menurutnya, "bertentangan dengan hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa."
Amedi juga menyuarakan keprihatinannya yang mendalam mengenai penggunaan wilayah Irak sebagai medan konflik bagi kekuatan asing. Ia dengan tegas menyatakan bahwa tanah Irak "tidak boleh dijadikan landasan atau arena untuk serangan terhadap negara-negara tetangga, maupun untuk menyelesaikan perselisihan regional dan internasional." Desakan ini mencerminkan upaya pemerintah Irak untuk menjaga netralitas dan stabilitas di tengah ketegangan geopolitik yang kompleks.
Sebagai bagian dari seruan yang lebih luas, Presiden Amedi mendesak "semua pihak" untuk menunjukkan penghormatan terhadap integritas teritorial dan kedaulatan Irak. Ia juga menyerukan agar setiap aktor menahan diri dari "tindakan apa pun yang dapat merusak keamanan dan stabilitasnya," menekankan urgensi de-eskalasi demi perdamaian di kawasan tersebut.
Serangan yang terjadi pada hari Rabu itu dilaporkan menewaskan sedikitnya 20 pejuang dan melukai 32 lainnya, menurut perhitungan awal yang dirilis oleh PMF. Target utama serangan tersebut adalah pangkalan-pangkalan PMF, sebuah entitas yang secara resmi dikenal sebagai Hashd al-Shaabi. PMF merupakan bekas aliansi kelompok paramiliter yang didirikan pada tahun 2014 untuk memerangi ISIS, dan sejak itu telah diintegrasikan ke dalam struktur keamanan negara Irak, meskipun beberapa faksi di dalamnya masih memiliki hubungan kuat dengan Iran.
Amerika Serikat dan Arab Saudi secara terpisah mengonfirmasi keterlibatan mereka dalam serangan tersebut, menyatakan bahwa tindakan itu merupakan respons terhadap serangkaian serangan pesawat nirawak (drone) yang diluncurkan dari wilayah Irak. Menurut kedua negara, serangan drone tersebut menargetkan pasukan AS yang ditempatkan di Irak serta fasilitas minyak penting di Arab Saudi, memicu respons militer sebagai langkah pertahanan.
Kantor berita AFP melaporkan bahwa Pasukan Mobilisasi Populer menyebut insiden tersebut sebagai "agresi" AS-Arab Saudi. Pernyataan PMF menambahkan bahwa serangan tersebut menargetkan pangkalan mereka di tujuh provinsi yang berbeda, termasuk ibu kota Baghdad, provinsi Nineveh di Irak utara, dan Basra di selatan negara itu. Selain korban jiwa dan luka-luka, serangan itu juga menyebabkan kerusakan material yang signifikan pada infrastruktur PMF.
Secara spesifik, seorang pejabat PMF yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kepada AFP bahwa serangan di Nineveh dan provinsi Diyala tengah adalah yang paling mematikan. Skala geografis serangan ini menunjukkan koordinasi yang luas antara AS dan Arab Saudi dalam menargetkan jaringan PMF di seluruh Irak. PMF sendiri mengecam keras "eskalasi berbahaya" yang menargetkan apa yang mereka se sebut sebagai "lembaga keamanan resmi," menggarisbawahi status mereka sebagai bagian integral dari militer Irak.
Keberadaan Pasukan Mobilisasi Populer di Irak memiliki sejarah yang kompleks. Dibentuk sebagai respons darurat terhadap invasi ISIS, PMF kemudian dilembagakan oleh pemerintah Irak, yang mengakui perannya dalam pertahanan negara. Namun, beberapa faksi di dalam PMF secara terbuka didukung oleh Iran dan sering kali dituding sebagai proksi Tehran di Irak. Hal ini menciptakan dilema bagi pemerintah Irak, yang harus menyeimbangkan hubungan dengan sekutu Barat, khususnya AS, sambil mengelola pengaruh Iran dan menjaga kohesi internal.
Ketegangan antara Washington dan kelompok-kelompok pro-Iran di Irak telah berlangsung selama bertahun-tahun. Pasukan AS, yang sebagian besar ditempatkan di Irak sebagai bagian dari misi anti-ISIS, sering menjadi sasaran serangan roket dan drone yang dikaitkan dengan milisi yang didukung Iran. Serangan balasan oleh AS, seperti yang terjadi pada Rabu, sering kali dimaksudkan untuk menghalangi agresi lebih lanjut, namun juga berisiko memperparah siklus kekerasan dan ketidakstabilan di kawasan tersebut.
Bagi Arab Saudi, keterlibatan dalam serangan ini juga mencerminkan kekhawatiran Riyadh terhadap pengaruh Iran yang meluas di Timur Tengah. Kerajaan tersebut memandang kelompok-kelompok yang didukung Iran di Irak sebagai ancaman terhadap keamanannya, terutama setelah serangan-serangan sebelumnya terhadap infrastruktur minyak Saudi yang sensitif. Keterlibatan gabungan dengan AS menunjukkan upaya kolektif untuk menekan jaringan pro-Iran di Irak.
Kecaman Presiden Amedi terhadap "pelanggaran kedaulatan" Irak menyoroti prinsip fundamental hukum internasional yang melarang intervensi militer di wilayah negara berdaulat tanpa persetujuan eksplisit. Insiden semacam ini tidak hanya merusak hubungan bilateral, tetapi juga dapat melemahkan legitimasi pemerintah Irak di mata rakyatnya sendiri, yang seringkali terpecah antara faksi-faksi yang loyal kepada kekuatan regional yang berbeda.
Serangan udara ini berpotensi memicu gelombang eskalasi lebih lanjut, tidak hanya di Irak tetapi juga di seluruh kawasan. Pemerintah Irak kini dihadapkan pada tugas berat untuk menenangkan situasi, memastikan keamanannya sendiri, dan menjaga hubungan yang rumit dengan kekuatan-kekuatan global dan regional. Peristiwa ini sekali lagi menegaskan posisi Irak yang rentan sebagai medan pertarungan bagi persaingan geopolitik yang lebih luas, dengan dampaknya yang langsung terasa oleh rakyat dan keamanan nasionalnya.
Sumber: news.detik.com
